• :Unknown
  • : di 07.45
  • next
  • prev


    • BSM, Perlukah !
    Oleh Anggalih Bayu Muh Kamim
    Bantuan  siswa miskin( BSM) yang muncul sebagai produk kebijakan pemerintah pasca kenaikan harga BBM bulan juli 2013 lalu, tampaknya hanyalah sekedar kompensasi belaka. BSM dapat diibaratkan sebagai  obat penenang sementara. Hal ini dikarenakan program ini muncul pasca kenaikan harga BBM. BSM digunakan sebagai pengalih perhatian oleh pemerintah agar warga yang miskin tidak menuntut haknya. Kemunculan BSM juga justru menyebabkan program pemerintah di bidang pendidikan menjadi terbengkalai.
    Pemberian BSM ini bertujuan untuk  memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi biaya kebutuhannya di bidang pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu atau `miskin tetap memperoleh pendidikan. Namun kenyataannya program ini hanya direalisasikan di Pulau Jawa.  Sehingga dapat dilihat bahwa siswa tak berpunya di luar Jawa tidak diperhatikan. Padahal sebelum muncul program BSM, pemerintah telah menetapkan program sekolah gratis  bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Akibatnya menyebabkan program sekolah gratis ini tidak terealisasikan. Sebenarnya program sekolah gratis lebih memberikan dampak positif  yang lebih besar dari pada program BSM. Hal ini dikarenakan siswa yang akan mendapatkan BSM harus memenuhi kriteria tertentu dan beberapa persyaratan. Dan juga  dana bantuan untuk siswa jumlahnya terbatas.  Ini menggambarkan bahwasanya program BSM cenderung bersifat pilih kasih.
    Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal  31 ayat 4 dijelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara daerah untuk memenuhi kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat ini diperkuat oleh pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa memang sudah selayaknya pemerintah  menggratiskan biaya sekolah bagi seluruh pelajar di Indonesia. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan program BSM yang cenderung pilih kasih, karena tidak semua siswa miskin mendapatkan BSM.  Contohnya saja untuk mendapatkan BSM bagi jenjang pendidikan SMP, untuk mendapatkan BSM siswa harus memenuhi kriteria seperti orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PKH, memiliki kartu miskin, yatim dan/atau piatu, Pertimbangan lain (misalnya – kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak korban PHK, atau indikator lokal lainnya).
    Hal ini memperlihatkan bahwasanya program BSM tidak efisien. Selain itu, program BSM juga menyebabkan pencairan dana bantuan operasional sekolah( BOS ) menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan pihak sekolah sibuk mendata dan menyaring siswa yang pantas mendapatkan BSM. Bukannya menghitung anggaran operasional dan kebutuhan sekolah dalam pelaksanaan kegiataan belajar-mengajar. Akibatnya kegiatan belajar-mengajar menjadi terganggu karena ketidakadaan anggaran yang disusun. Sekolah menjadi memundurkan jadwal ujian tengah semester, ujian akhir semester dari tanggal pelaksanaan yang sebenarnya. Gaji guru dan karyawan juga menjadi tidak terurus karena tidak adanya prioritas pengedepanan penyusunan anggaran sekolah. Anehnya lagi dalam hal pembagian anggaran, dana untuk program BSM lebih besar daripada dana BOS. Padahal BOS adalah pelancar kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Akibat dana bantuan yang sedikit, menyebabkan orang tua siswa terpaksa  mengeluarkan uang tambahan untuk operasional kegiatan belajar-mengajar. Hal ini tentunya melenceng dari  tujuan yang sebenarnya.
    Pemerintah yang seharusnya berkewajiban untuk mensejahterakan warganya dengan menyusun kebijakan yang bermanfaat, justru menggunakan pangkat dan jabatan yang dimilikinya untuk kegiatan negatif. Mereka tak malu menggelapkan uang negara dan menyesengsarakan rakyatnya sendiri, hanya demi kesenangan pribadi dan golongannya. Maka seharusnya pemerintah sebagai panutan rakyat seharusnya tidak hanya menebar janji saat pencalonan dirinya. Tetapi juga harus berani membuktikan janjinya itu. Atau kalau tidak semua itu hanyalah omong kosong belaka, sehingga justru membuat rakyat tidak percaya.
    Kebijakan yang disusun pemerintah seharusnya bukan menjadi  obat penenang sementara belaka. Tetapi kebijakan pemerintah haruslah pro rakyat. Maka agar  segala kebijakan yang disusun bersifat pro rakyat. Pemerintah terlebih dahulu harus meminta masukan dari rakyat. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya. Maka akan terciptalah keadilan sosial yang sebenar-benarnya.

    ►Diposting oleh
    :Unknown : di 07.45

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Langganan: Posting Komentar (Atom)